perbedaan otonomi daerah dan desentralisasi. ranggaku. perbedaan otonomi daerah dan desentralisasi

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Desentralisasi adalah peneyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Selain itu, pemerintah mencoba memastikan. Desentralisasi dan Otonomi Daerah Sejalan dengan pertumbuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desentralisasi dan otonomi daerah secara terus menerus mengalami perkembangan. Selama kurun 1999-2014 itu, praktik desentralisasi dan otonomi daerah di era . Otonomi daerah dan desentralisasi menjadi suatu kesatuan sistem yang telah diterapkan di Indonesia menurut UU No. Selain itu, desentralisasi juga menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. 9 2. Satu hal yang pasti adalah bahwa desentralisasi dan otonomi daerah tidak dapat ditarik mundur. 2. Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah (Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah), Sekolah Pascasarjana UGM,. Tak ada rumusan ideal perimbangan. Hal ini berbeda dengan desentralisasi, yaitu sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Perbedaan antar daerah adalah nilai hakiki dari otonomi daerah. Sentralisasi adalah konsentrasi otoritas yang sistematis dan konsisten di titik-titik pusat. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. TINJAUAN HISTORIS OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Perkembangan peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan dalam rangka penerapan prinsip otonomi daerah, secara formal sudah berlangsung sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika di syahkannya UUD 45 pada masa awal kemerdekaan Negara. Tujuan dari penerapannya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di. Otonomi berarti pemberian hak dan. Setelah tindakan penyidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Presiden selambat-lambatnya dalam 2 kali 24 jam. mengarah pada desentralisasi dan otonomi daerah (Shah, 1998 dalam Alisyahbana,. Meskipun otonomi daerah itu sendiri bukan merupakan hal baru karena telah mendapatkan perhatian sejak masa pemerintahan Soekarno. Dasar Hukum. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Sistem Negara Kesatuan. Decentralisatiewet S 1903/329 (ketentuan tentang desentralisasi) yang ditindak-lanjuti dengan Decentralisatiebesluit S 1905/137 (keputusanPerkembangan politik setiap daerah berbeda-beda. tersebut menggambarkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan otonomi daerah itu. (Undang-Undang RI dalam Arif Rahman, 2010: 130). 4. id - Desentralisasi adalah bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia selain otonomi daerah. BENTUK NEGARA DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH 44 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume 5 No. Otonomi daerah dan daerah otonom adalah ciptaan pemerintah. Perbedaan sentralisasi dan desentralisasi. Realitas sosiologis bangsa Indonesia memaksa kita untuk berupayaTinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Diane Prihastuti Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Email: dianeprihastuti@gmail. Hal 12 3 Syamsuddin haris. 6 Perbedaan Sentralisasi dan Desentralisasi [Materi Lengkap] Perbedaan Sentralisasi dan Desentralisasi. Some of these preconditions, decentralization must be supported by sound. Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan pada dewan di masing-masing daerah. pusat untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Pembagian kewenangan menurut UU No. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk. 2. Dasar Pemikiran : a. Sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pusat pemerintahan. Hal itu membuat dampak dari desentralisasi yang. Dalam hal urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah itu sesuai dengan peraturan. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada Derah sama sekali ditinggalkan oleh UU No. Meskipun begitu, otonomi daerah dan. pergeseran makna desentralisasi, makna otonomi daerah juga bergeser. => Federasi: federal, serikat. A. Untuk membuatnya lebih mudah untukmu, saya akan memberimu beberapa contoh dari. 5 tahun 1973 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. Tujuan dari sebuah desentralisasi adalah: Penangkalan dari sebuah pemusatan keuangan Desentralisasi di Indonesia sudah ada cukup lama, dimulai sejak tahun 1973, yaitu sejak diterbitkannya UU no. Sehubungan dengan itu, Kepala daerah Otonom disebut gubernur yang menjabat juga sebagai Kepala Pemerintah Daerah serta perwakilan Pemerintah. Jakarta - . Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pengertian serta Tujuannya. Menurut Haris, otonomi daerah merupakan 2 Josef Riwu Kaho, 1997. Otonomi daerah adalah dasar pelaksanaan otonomi daerah tertuang di dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, 18 A dan 18 B. 7Kelebihan dan Kekurangan Desentralisasi di Indonesia. Sebaliknya, bentuk otonomi daerah menggambarkan bagaimana proses pembagian. Adapun 3 asas otonomi daerah adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, otonomi daerah mengacu pada pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengurus urusan lokal, sedangkan desentralisasi melibatkan pembagian kekuasaan politik dan administratif secara merata antara pemerintah pusat dan daerah. 1 Otonomi Daerah . A. PENJELASAN UMUM : 1. UU HKPD akan mendorong pemda dalam melakukan optimalisasi penerimaan daerah dan men-direct pemda dalam meningkatkan kualitas belanja daerah. Pentingnya membangun demokrasi. Buku ini tentu tidak hanya membahas tentang apa dan bagaimana hakikat desentralisasi tersebut dan jugadari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. 1. tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah . Hanya dalam Penjelasan disebutkan bahwa “daerah-daerah itu bersifat otonom (streek and locale. J Franseen. Otonomi daerah adalah konsekuensi diterapkannya sistem desentralisasi. hal ini disebabkan karena berbagai pertimbangan yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan yang tentunya menimbulkan perbedaan secara geografis di setiap daerahnya. 25 Tahun 1999 adalah distribusi dan pembangunan kewenangan berdasarkan asas desentralisasi, dekosentralisasi, dan perbantuan pada strata pemerintahan guna mendorong prakarsa lokal dalam membangun kemandirian daerah. Perbedaan utama antara otonomi daerah dan desentralisasi terletak pada ruang lingkup wewenang yang. Dipublikasi pada November 4, 2010 oleh hasanara. Fakta menarik, di mana diksi otonomi ini bermuara dari bahasa Yunani yaitu auto bermakna sendiri dan nomous bermakna peraturan/hukum. Menurut buku Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya (2013) karya Busrizalti, terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. desentralisasi dengan diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah. Adapun pengertian otonomi daerah penting untuk diketahui agar masyarakat tahu bahwa setiap daerah mempunyai hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri. 22 tahun 1948 mengatur susunan Pemerintah Daerah yang demokratis, membagi dua jenis daerah otonom yakni, daerah otonom biasa dan otonomi istimewa, dan tiga tingkatan daerah otonom yakni, provinsi, kab/ kota dan desa. DPRD (provinsi) tidak punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan. Perbedaan utama antara otonomi daerah dan desentralisasi terletak pada ruang lingkup wewenang yang dimiliki oleh daerah. Menurut C. PANDANGAN UMUM TERHADAP KONSEP OTONOMI DAERAH DALAM. 32 Tahun 2004 tentang Pmerintahan Daerah, daerah yang bersifat otonom atau daerah otonom, meliputi 3 daerah, yaitu: 1. Perbedaan Sentralisasi dan DesentralisasiFEDERASI DAN DESENTRALISASI-OTONOMI DAERAH. 3. Perdebatan tentang bentuk Negara tetap merupakan persoalan yang sering muncul sekalipun hal itu sebenarnya sudah merupakan sesuatu yang klasik. Desentralisasi dan otonomi daerah bukanlah hal yang asing lagi di telinga kita. Sentralisasi tidak boleh menghilangkan keberadaan otonomi daerah sebagai amanat konstitusi. Menurut UU No. Prinsip Otonomi Nyata dan Bertanggung Jawab Prinsip otonomi yang berarti pemberian otonomi kepada daerah hendaknya berdasarkan pertimbangan, perhitungan tindakan,. Senada dengan itu Hirawan (2007) menyatakan bahwa otonomi daerah sebagai landasan dari pelaksanaan desentralisasi adalah untuk memenuhi tujuan demokratisasi dan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, negara kesatuan sering diposisikan secara berlawanan dengan. 3. Otonomi daerah telah di laksanakan di Indonesia sejak tangal 1 Januari tahun 2000, sebagaimana dituangkan dalam undang-Undang No. 45 tahun 1992 dan dikuatkan lagi melalui PP No. 22 dan 25 Tahun 1999 (sekarang UU No. Selanjutnya Rondinelli (2000), memberikan 4 dimensi desentralisasi yang diuraikan dalam tabel berikut : Tabel 2. Sedangkan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah. Salah. Seperti yang dimuat pada majalah Tempo Kamis 4 November 2004 (“Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah”. Negara Indonesia adalah negara republik yang memiliki lembaga dalam melaksanakan peraturan perundangan. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. desentralisasi atau otonomi daerah agar sesuai dengan tujuan semula. Desentralisasi 1. Kedua UU tersebut merupakan dasar bagi proses desentralisasi dan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai amanat undang-undang no. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman daerah. Otonomi Daerah – Hakikat, Tujuan, Prinsip, Asas & Dasar Hukum – Untuk pembahasan kali ini kami akan mengulas mengenai Otonomi Daerah yang dimana dalam hal ini meliputi hakikat, tujuan, prinsip, asas dan dasar hukum, nah agar dapat lebih memahami dan dimengerti simak ulasan selengkapnya dibawah ini. Dalam devolusi, pelimpahan. 78 11 UU No. Political education, desentralisasi memberikan pemahaman kepada warga negara (citizen) tentang peran debat politik, penyeleksian para wakil rakyat dan pentingnya kebijakan perencanaan, dan anggaran dalam suatu system pemerintahan yang demokratis. merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah mengakui adanya perbedaan suku, agama, ras dan golongan dalam koridor diversity, tetapi tidak mentolerir tumbuhnya nilai-nilai etnosentris atau sikap sempit lainnya yang jelas melanggar prinsip dasar otonomi yaitu pengakuan atas demokrasi dan pluralism (Djohan, 2002). Selainoleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan RI”. Devolusi biasanya mencakup pelimpahan tanggung jawab dan wewenang penyelenggaraan pelayanan publik kepada Analisis belanja. Di negara Indonesia ini, otonomi daerah sudah diterapkan. Secara umum, ketiga konsep ini banyak mengemukan dalam analisis atas negara kesatuan (unitary state), khususnya dalam pembangina kewenangan antara. Negara. Terdapat juga 4 alasan penerapan kebijakan desentralisasi, Hendratno (2009) yaitu. kesatuan dan negara federal memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. 32/2004 seharusnya lebih leluasa. Otonomi daerah adalah kebijakan & wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1 Desentralisasi dan otonomi daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengalami berbagai macam perubahan dalam mengikuti perkembangan zaman yang salah satunya mengenai pola. KOMPAS. 22/1999 sebagai pengganti UU. Asas desentralisasi Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur masalah Otonomi Daerah merupakan peraturan pelaksanaan yang menjalankan mandat konstitusi, khususnya pasal 18 UUD 45. Adapun berdasarkan UU No. memperkuat otonomi daerah, yakni dengan merevisi penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dari semula dipilih oleh DPRD kemudian dipilih secara langsung oleh rakyat. 32 Th 2004 serta Peraturan Pelaksananya) Tesis Oleh Tri Wahvuni. Salah satu perbedaan sentralisasi dan desentralisasi adalah pembagian kewenangannya. Desentralisasi dan otonomi daerah kembali mengalami masa redup. Dari definisi-definisi tersebut, cukup jelas bahwa desentralisasi berkaitan dengan hubungan pemerintah. Desentralisasi dipilih karena sesuai dengan asas demokrasi. Bahkan menurut banyak kalangan otonomi daerah adalah desentralisasi itu sendiri. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5. SOAL: 1. 1. Ada tiga hal yang berkaitan dengan urgensi desentralisasi pendidikan yaitu pembangunan masyarakat demokrasi, pengembangan sosial capital, dan. Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, sentralisasi dan desentralisasi adalah sebuah kontium. Pengertian Otonomi Daerah. desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerin-tahan daerah di Indonesia. Lantas, apa itu desentralisasi fiskal? Definisi PENERAPAN otonomi dan desentralisasi fiskal ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. Desentralisasi di Indonesia sudah ada cukup lama, dimulai sejak tahun 1973, yaitu sejak diterbitkannya UU no. Sentralisasi, Dekonsentrasi, dan Desentralisasi adalah tiga konsep yang kerap digunakan dalam menganalisis organisasi pemerintahan berdasarkan wilayah administratifnya. Baca Juga: Cari Jawaban Tabel 4. Desentralisasi dan Otonomi Daerah - Walaupun banyak kelemahan dan permasalahan, namun penerapan system desentralisasi di Indonesia melalui UU no 32 tahun 2004 sudah dirasa sesuai dengan kondisi geografis Indonesia. Dan terdapat pula pada PP No. DisisiOtonomi Daerah. Secara sederhana, desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sementara otonomi daerah adalah pemberian otoritas yang. NegaraRepublik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pembagian kekuasaan dan Menurut buku Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya (2013) karya Busrizalti, terdapat dua kelompok besar untuk mendiskripsikan pengertian desentralisasi, sebagai berikut: Kelompok Anglo Saxon Dalam kelompok ini, desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusay, baik kepada pejabat pusat yang ada di daerah atau kepada badan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasanya kepada. com - Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman mengatakan, pemerintah melakukan. Baca juga: Pengertian Otonomi Daerah; Kedudukan Serta Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah; Pengertian Alat Perlengkapan Negara dan Macam-macamnya Dalam buku " Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X " yang diterbitkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, ada beberapa pengertian otonomi daerah yaitu: 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi. Wilayahnya terbagi atas wilayah provinsi, kota, dan kabupaten yang masing-masing dikelola oleh pemerintah daerah. Desentralisasi pada hakekatnya. Hubungan Otonomi Daerah dengan Desentralisasi Penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom bermakna peralihan kewenangan secara delegasi, lazim disebut delegation of authority. Kedua paket UU tersebut menandai diperluasnya desentralisasi dalam bidang pemerintahan dimana2. Radi A. Perbedaan tersebut sebagai berikut: (a) pelaksanaan otonomi daerah berada pada lingkup provinsi, dan kedudukan Kota dan Kabupaten sebagai Perangkat Daerah; (b) anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen)1. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan. Dalam rangka desentralisasi daerah otinom berada diluar hirarki organisasi pemerintahan. KOMPAS. com: Facebook: acehasansyadzily Twitter: acehasan76 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN – JAKARTA. bahwa mis-intepretasi tersebut bukanlah kesalahan aparatur pemerintah daerah semata, tetapi juga karena ketidakjelasan hal-hal yang diatur (substansi) peraturan perundangan itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Istilah desentralisasi dan otonomi daerah dalam bahasan sistem penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara campur aduk. dan desentralisasi. REALISASI PEMBAGIAN KEWENANGAN DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH Diberikan keleluasaan daerah untuk menatanya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Daerah mempunyai keadaan dan kemampuan yang berbeda Kewenangan daerah dalm konstruksi otonomi UU No. Perdebatan tentang bentuk Negara tetap merupakan persoalan yang sering muncul sekalipun hal itu sebenarnya sudah merupakan sesuatu yang klasik. Dalam konteks etimologis ini, beberapa penulis memberikan pengertian tentang otonomi. Wilayah atau daerah itu bersifat bersifat otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia: Konsep, Pencapaian dan Agenda Kedepan.